Tito Akan Laporkan Prabowo terkait Wacana Omnibus Law UU Politik dari Baleg DPR

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menindaklanjuti usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik melalui penggunaan omnibus law. Inisiatif ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tindak lanjut ini diungkapkan oleh Tito usai rapat dengan Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Rencana Tindak Lanjut:

• Laporan kepada Presiden: Tito Karnavian akan melaporkan usulan revisi UU politik dari DPR kepada Presiden sebelum menyelenggarakan rapat lintas kementerian dan lembaga terkait.

• Pertimbangan Mekanisme: Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi apakah revisi UU politik perlu disusun dalam omnibus law atau melalui revisi terpisah untuk setiap UU.

• Rapat Selanjutnya: Hasil kajian dan rekomendasi dari pemerintah akan disampaikan dalam rapat berikutnya dengan DPR untuk menentukan ruang lingkup dan substansi revisi.

Awal Usulan:

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia, pertama kali mengusulkan penyempurnaan sistem politik, termasuk aturan pemilu, dalam rapat dengan Komnas HAM, Perludem, dan AMAN pada 30 Oktober.

UU yang Akan Direvisi:

1. UU Pemilu dan UU Pilkada yang direncanakan untuk disatukan.

2. UU Partai Politik.

3. UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3), yang akan dipisahkan untuk setiap lembaga, dengan pengecualian DPRD.

Baleg DPR membahas kemungkinan merumuskan undang-undang politik secara komprehensif melalui omnibus law, mengingat kompleksitas dan keterkaitan antarberbagai aspek dalam sistem politik.